Skip to content

Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN

Peningkatan penyelesaian sengketa utang-piutang melalui Pengadilan Niaga sepanjang tahun 2019 menjadi bukti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga peradilan. Melalui mekanisme kepailitan, baik debitor maupun kreditor dapat secara langsung mengajukan permohonan pailit apabila debitor tidak mampu atau tidak memiliki keinginan (willingness) untuk membayar utangnya. Namun dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN, UU Nomot 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU (UU KPKPU) mengatur adanya sedikit perbedaan terkait pihak yang dapat mengajukannya. Berikut adalah ulasan mengenai Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan asuransi, dan BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang dapat mengajukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU KPKPU, pengajuan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh:

  1. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah Bank
  2. Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK) dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  3. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang dimaksud perusahaan asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Sedangkan yang BUMN badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Sehingga apabila BUMN tersbut modalnya tidak dimiliki oleh negara seluruhnya dan terbagi atas saham, kewenangan pengajuannya tidak lagi ada pada menteri keuangan.

Alasan pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga tersebut di atas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak lain demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dilakukan debitor. Hal ini karena kegiatan usaha debitor melibatkan langsung dana masyarakat di dalamnya sehingga apabila debitor mudah dipailitkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap usaha debitor akan hilang. Selain itu debitor-debitor tersebut diatas juga memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan perekonomian sehingga dengan dijatuhkannya putusan pailit bukan tidak mungkin akan timbul dampak yang mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Keberadaan OJK sebagai Lembaga yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka sebagian kewenangan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan seluruh kewenangan Bapepam-LK beralih kepada OJK. Adanya peralihan ini tercantum dalam ketentuan peralihan Pasal 55 yang menyatakan bahwa:

  1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
  2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Dengan demikian pada intinya tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

  • kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  • kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  • kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dengan terjadinya peralihan kewenangan tersebut, maka kewenangan Bapepam-LK untuk mengajukan pailit terhadap Perusahaan Efek beralih kepada OJK. Begitupun pengajuan permohonan Pailit terhadap perusahaan asuransi. Menurut ketentuan Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dinyatakan bahwa ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi. Namun dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap Bank, BUMN, dan Dana Pensiun maka kewenangannya tetap ada pada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan karena tidak seluruhnya kewenangan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan beralih pada OJK.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Efek, dan BUMN

Selain dalam POJK No. 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah, tidak terdapat lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit pada lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa tata cara Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN adalah sebagai berikut:

  1. Kreditor atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada perusahaan yang bersangkutan
  2. Lembaga yang berwenang menilai kelengkapan permohonan dan menilai apakah permohonan dapat disetujui atau ditolak
  3. Jika permohonan disetujui, maka permohonan pernyataan pailit akan diajukan oleh lembaga yang berwenang ke pengadilan niaga
  4. Jika permohonan ditolak maka penolakan dan alasannya akan disampaikan pada kreditor

Akibat Hukum Jika Pengajuan Tidak Dilakukan Oleh Pihak Yang Berwenang

Apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Bank, Perusahan Efek, Perusahaan Asuransi, dan BUMN tidak diajukan oleh pihak yang berwenang, maka beradasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU Panitera wajib menolak permohonan yang diajukan. Dengan demikian bagi kreditor yang ingin memperoleh pelunasan utang melalui mekanisme kepailitan, selain memperhatikan syarat-syarat kepailitan, haruslah terlebih dahulu menyampaikan permohonannya kepada lembaga yang berwenang untuk kemudian diajukan oleh lembaga tersebut ke pengadilan niaga.

Ketentuan Harus Diwakili oleh Advokat

Jika terhadap debitor atau kreditor lain UU menentukan adanya kewajiban pengajuan permohonan kepailitan oleh advokat, maka lain halnya dengan BI, OJK, dan Menteri Keuangan, terhadap lembaga tersebut Pasal 7 ayat (2) UU KPKPU mengecualikan ketentuan penggunaan advokat dalam pengajuan permohonan kepailitan. Namun ketentuan ini tidak menghalangi hak kreditor untuk menggunakan jasa advokat dalam proses penyelesaian perkara kepailitan walaupun tidak mengajukan secara langsung.

Author : Kintan Ayunindya
Editor : Hasyry Agustin

Leave a Comment