Archive for July 2016
Sumpah di Muka Hakim Sebagai Sarana Pembuktian
Sudahkah anda tahu tentang sumpah yang yang memiliki kekuatan pembuktian dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia? Sempat ramai dibicarakan tentang sumpah pocong yang didengungkan berkali-kali oleh seorang pengacara yang “ngartis”. Di sisi lain, banyak orang yang berani bersumpah mengenai penyangkalan atas suatu perbuatan yang dituduhkan. Sebelum anda bersumpah serapah, simak beberapa ketentuan di bawah ini…
Read MoreMahkamah Agung : Setiap Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia
Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia – Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan…
Read MoreMemberi Solusi Hukum terhadap Kasus Grey Area
Seringkali kita hadapi dalam penjelasan peraturan disebutkan, “Cukup jelas”. Namun pada faktanya, koridor hukumnya sendiri yang tidak jelas. Inilah yang sering dikatakan, grey area (red. Di wilayah abu-abu). “Kalau di sini tidak diatur, berarti boleh toh. Atau, dengan kata lain, coba saja dulu. Kalau dituntut, ya sudah nanti dicari penyelesaiannya atau pembenarannya.” Ingat berapa lama…
Read MoreMengukur Profesionalisme Konsultan Hukum
Profesionalisme konsultan hukum dapat diukur ketika dia memberi advis hukum. Apakah sesuai aturannya, menyelundupkan hukum atau malah mengesampingkan hukum. Seringkali Konsultan hukum adalah “juru bicara” dari klien, ujung tombak dari kepentingan klien. Namun tidak jarang, dalam proses negosiasi, klien berusaha mencari solusi yang cepat, cost friendly, namun menyisakan risiko hukum yang dapat berkelanjutan. Sayangnya, tanpa…
Read MoreSuits: Lawyer Tanpa Gelar Sarjana Hukum
“Does being a great lawyer mean being a fantastic researcher? Is it the ability to intimidate an adversary in negotiations? Mastery of black law? Is it empathizing with clients? Is it performance in a courtroom? Is it all of the above?” Di Indonesia mungkin pamor corporate lawyer tidak terlalu dikenal masyarakat, hanya dunia korporasi yang mengenal…
Read MoreProsedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase “Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang di persengketakan.” Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer…
Read MorePenyelesaian Sengketa Alternatif Pada Sektor Keuangan
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF Untuk menyelenggarakan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil dan efisien pada sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 1/Pojk.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan OJK No. 1/2014”). Peraturan tersebut berlaku sejak 23 Januari 2014. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wadah perlindungan konsumen Jasa Keuangan, atau konsumen…
Read MoreCatatan Penting Terkait Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan
“Patokan gugatan actio pauliana ini adalah kreditor rugi.” Dalam berbagai kasus Kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Upaya ini dikenal dengan istilah actio pauliana. Lebih jauh, ada tiga syarat dari actio pauliana, yaitu: ada perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor; perbuatan itu tidak wajib…
Read MoreProsedur Mendaftarkan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri
Prosedur Mendaftarkan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan…
Read MoreKenapa MK Membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase?
Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase kini seakan menjadi langkah yang umum diambil oleh para pihak tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pembatalan inipun…
Read More