Jenis Sengketa Bisnis yang Bisa Diselesaikan Dengan Negosiasi

Tips Memitigasi Sengketa Kontrak Bisnis yang Wajib Diketahui Pengusaha

Konsultan Hukum Indonesia – Sengketa bisnis bisa menjadi persoalan pelik dalam dunia perbisnisan. Pihak-pihak pesengketa biasanya menemui pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan perselihan sengketa. Mereka mendayagunakan sumber daya manusia pihak ketiga (arbiter). Mereka beranggapan pihak ketiga adalah orang yang tepat menuntaskan konflik atau sengketa. Kehadiran pihak ketiga yang dipercayakan pihak pesengketa adalah upaya yang berdayaguna terhadap persoalan…

Read More

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE YANG WAJIB ANDA KETAHUI

prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-yang-wajib-anda-ketahui1

“Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut kami menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang berkompeten dalam bidang usaha yang dipersengketakan.” Prosedur berarbitrase sangat berbeda dengan penanganan perdata di pengadilan negri. Dalam arbitrase, didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase, lalu dilanjutkan juga dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang akan dipilih oleh pemohon…

Read More

Mungkinkah Terjadi Kriminalisasi Menggunakan UU Pencucian Uang Karena Tidak Perlu Ada Pembuktian Tindak Pidana Asal?

Apakah kemudian setiap dugaan aliran uang ke luar negeri untuk suatu tindak pidana dapat menjadi pintu masuk pemidanaan seseorang atas dasar tindak pidana pencucian uang? Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang…

Read More

3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui

3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu: 1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan…

Read More

Menyoal Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Di Indonesia

Kini Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di kalangan bisnis. Aturan main tentang arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Dalam banyak literatur dikatakan hal yang menjadi kelebhan dari forum arbitrase dibandingkan lembaga peradilan adalah: Kerahasiaan sengketa tetap terjamin; Lembaga…

Read More

2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Perjanjian Melalui Arbitrase

2-syarat-yang-harus-dipenuhi-untuk-membatalkan-perjanjian-melalui-arbitrase1

Dalam berbagai kontrak konstruksi, properti, transportasi dan kontrak komersial lainnya jamak kita temui klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Hal ini membawa konsekwensi, jika salah satu pihak hendak membatalkan kontrak bisnis tersebut, maka tidak dapat melalui pengadilan, melainkan tetap harus diajukan melalui forum arbitrase. Hal ini masih senafas dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata: “Syarat…

Read More

Pengertian Kartel, KPPU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pengertian-kartel-kppu-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat

Menilik dari kasus-kasus kartel di Indonesia, menjadi penting agar dapat anda pahami pengertian kartel itu sendiri. Praktik kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (UU NO. 5/1999) disebutkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi…

Read More

Hal-Hal Berikut Dapat Mengakibatkan Perjanjian Anda Berakhir

HAL-HAL-BERIKUT-DAPAT-MENGAKIBATKAN-PERJANJIAN-ANDA-BERAKHIR

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya…

Read More

Jaminan Perorangan Merupakan Salah Satu Pilihan Jaminan Yang Dapat Anda Pergunakan

JAMINAN-PERORANGAN-MERUPAKAN-SALAH-SATU-PILIHAN-JAMINAN-YANG-DAPAT-ANDA-PERGUNAKAN

Dalam setiap perjanjian kredit pihak debitor (pihak yang berutang) akan dibebankan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelunasan utang yang dimiliki untuk diserahkan kepada pihak kreditor. Jaminan itu sendiri ada 2 macam bentuk yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Ketika pihak debitor tidak memiliki barang atau aset berharga yang dapat dibebankan jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia, gadai…

Read More

Bagaimana Menentukan Forum Arbitrase Yang Tepat Dalam Suatu Perjanjian ?

BAGAIMANA-MENENTUKAN-UPAYA-PENYELESAIAN-DALAM-SUATU-PERJANJIAN

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas Kebebasan Berkontrak (pacta sunt servada) sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana maksudnya adalah para pihak yang telah bersepakat bebas untuk menentukan hal-hal terkait kesepakatannya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma – norma yang berlaku di masyarakat seperti kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satunya termasuk…

Read More