Posts Tagged ‘Peradilan Umum’
BENARKAH PENGUSAHA TETAP WAJIB MEMBAYAR UPAH TERTANGGUH KEPADA PEKERJA SETELAH MASA PENANGGUHAN UPAH BERAKHIR?
“Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2016 yang menguji materiil Pasal 90 Ayat 2 dan Penjelasan Pasal 90 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka pengusaha/perusahaan wajib membayar pemenuhan upah minimum berlaku yang tertunda pada waktu diberikan masa penangguhan” Merujuk kepada artikel kami sebelumnya yang berjudul…
Read MoreSIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA TERJADI TINDAK PIDANA KORPORASI?
“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.” Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara…
Read MoreAWAS ADA SANKSI PIDANA JIKA MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM!
Setiap tahunnya di wilayah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan upah minimum, seperti di Provinsi Jakarta pada tahun 2017 ini telah mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.355.750,00 per bulan. Kenaikan UMP ini tidak luput dari keberatan pengusaha. Hal ini karena pertimbangan kondisi perusahaan yang sepi konsumen maupun kondisi keuangan perusahaan yang minim, sehingga…
Read MoreMungkinkah Terjadi Kriminalisasi Menggunakan UU Pencucian Uang Karena Tidak Perlu Ada Pembuktian Tindak Pidana Asal?
Apakah kemudian setiap dugaan aliran uang ke luar negeri untuk suatu tindak pidana dapat menjadi pintu masuk pemidanaan seseorang atas dasar tindak pidana pencucian uang? Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang…
Read More3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu: 1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan…
Read MoreMenyoal Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Di Indonesia
Kini Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di kalangan bisnis. Aturan main tentang arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Dalam banyak literatur dikatakan hal yang menjadi kelebhan dari forum arbitrase dibandingkan lembaga peradilan adalah: Kerahasiaan sengketa tetap terjamin; Lembaga…
Read More2 Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Perjanjian Melalui Arbitrase
Dalam berbagai kontrak konstruksi, properti, transportasi dan kontrak komersial lainnya jamak kita temui klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Hal ini membawa konsekwensi, jika salah satu pihak hendak membatalkan kontrak bisnis tersebut, maka tidak dapat melalui pengadilan, melainkan tetap harus diajukan melalui forum arbitrase. Hal ini masih senafas dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata: “Syarat…
Read MorePerkara Ekonomi Syariah Kini Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana
“Layaknya perkara gugatan perdata pada umumnya, kini perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja.” Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (“Perma Perkara Ekonomi Syariah”), kini perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui metode gugatan sederhana sebagaimana telah diterapkan dalam lingkup peradilan…
Read MorePengertian Kartel, KPPU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Menilik dari kasus-kasus kartel di Indonesia, menjadi penting agar dapat anda pahami pengertian kartel itu sendiri. Praktik kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (UU NO. 5/1999) disebutkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi…
Read MoreBagaimana Menentukan Forum Arbitrase Yang Tepat Dalam Suatu Perjanjian ?
Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas Kebebasan Berkontrak (pacta sunt servada) sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana maksudnya adalah para pihak yang telah bersepakat bebas untuk menentukan hal-hal terkait kesepakatannya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma – norma yang berlaku di masyarakat seperti kesusilaan dan ketertiban umum. Salah satunya termasuk…
Read More