Kode Etik
Kewajiban Perusahaan dalam sektor Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Tahun 2024
Kewajiban Perusahaan dalam sektor Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Tahun 2024 ”Perusahaan diwajibkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi untuk menerapkan kebijakan pelindungan data pribadi pada tahun 2024.” Pada era digital yang terus berkembang pesat, penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan, salah satu contohnya dalam kegiatan bisnis. Salah satu kemudahan yang diperoleh…
Read MoreKewajiban untuk menunjuk Data Protection Officer (Pejabat Pelindungan Data) dalam Perusahaan
Kewajiban untuk menunjuk Data Protection Officer (Pejabat Pelindungan Data) dalam Perusahaan ”Perusahaan merupakan pihak yang wajib memenuhi berbagai kewajiban pemrosesan data pribadi di wilayah Indonesia.” Pada era digital yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan, perlindungan data menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh berbagai perusahaan. Perusahaan dituntut untuk dapat melindungi data yang diolahnya dari…
Read MoreUndang-Undang Yang Harus Dipatuhi Pelaku Bisnis Online
Konsultan Hukum Indonesia – Bisnis online adalah salah satu model bisnis yang kian diminati. Sebab, dalam memulai bisnis online pelaku bisnis tidak perlu memikirikan biaya untuk sewa tempat secara khusus. Bisnis online dapat dilakukan dari rumah. Hanya dengan memiliki akun e-commerce, pelaku bisnis sudah dapat menjalankan bisnisnya. Namun perlu diketahui, menjalankan bisnis online juga harus mengetahui…
Read MoreIni Ancaman Sanksi bagi Akuntan Publik ‘Nakal’
Beberapa waktu lalu, masyarakat pelaku usaha finansial di Indonesia dikagetkan dengan kasus rekayasa laporan keuangan yang menimpa PT SNP Finance beserta Kantor Akuntan Publik yang digunakannya yaitu, Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (KAP SBE; Partner Deloitte Indonesia), Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Marliyana Syamsul. Persoalan tersebut bermula ketika KAP SBE melakukan…
Read MorePerhatikan Lima Hal Ini Untuk Jadi Pengacara Terhormat
Penangkapan dan penahanan Advokat Lucas oleh KPK menambah deretan nama pengacara di Indonesia yang terlilit kasus hukum. Lucas ditangkap atas dugaan membantu pelarian kembali Eddy Sindoro, yang merupakan klien dari Lucas, ke luar negeri. KPK menjerat Lucas dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebelum kasus Lucas ini, ada dua advokat lainnya yang…
Read MoreHak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang
Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tak lepas dari aturan yang bersifat mengikat alias hukum yang berlaku. Termasuk dalam hal bekerja. Di Indonesia, sebagian besar perusahaan, baik milik negara maupun milik swasta memberlakukan jam kerja karyawan selama delapan jam sehari atau 40 jam setiap minggu (5 hari kerja). Jam kerja ini ditambah dengan satu…
Read MoreKenali Hak-Hak Cuti dan Istirahat Bagi Karyawan Anda
Bagi Anda yang memiliki karyawan yang masuk kategori generasi milenial mungkin tidak kaget dengan kebiasaan mereka mengajukan cuti untuk berlibur. Maklum, bagi generasi ini, hidup terlalu monoton jika dihabiskan di kantor. Maka tak heran jadinya kalau kita lihat akun sosmed mereka ini dipenuhi dengan foto dan video mereka berlibur. Nah, Anda yang berada di posisi…
Read MoreTujuh Hal Terkait THR yang Wajib Diketahui Pengusaha dan Pekerja
Tunjangan hari raya atau biasa disebut THR adalah hal yang paling dinanti oleh para pekerja atau karyawan di Indonesia di saat bulan Ramadhan. Maklum, sebagian besar pekerja berdalih membutuhkan THR itu untuk perayaan hari raya Idul Fitri. Di sisi lain, bagi perusahaan, THR berarti kewajiban yang harus disiapkan dan dipikirkan jauh hari agar pembayarannya kepada…
Read MoreIni Syarat dan Ketentuan Advokat Asing Bisa Bekerja di Indonesia
Keberadaan advokat asing di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Sempat berkurang pada masa orde lama, aktivitas advokat asing kembali menggeliat pada masa orde baru. Terutama sejak diberlakukannya undang-undang penanaman modal asing tahun 1967. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Susanto Ginting, mencatat beberapa peraturan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini…
Read MoreIni Risiko Jika Tidak Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang biasa dikenal dengan sistem kerja kontrak bukanlah barang baru dalam praktik hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Sistem ini pada intinya langsung mengikat buruh atau pekerja dalam jangka waktu tertentu. Saat jangka waktu berakhir maka hubungan kerja otomatis berakhir pula. Di UU Ketenagakerjaan, PKWT diatur di dalam Pasal 59 yang…
Read More