INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (bagian 2)

 In Korporasi

“legalitas Izin Usaha, kewajiban dan larangan dibidang usaha Jasa Pertambangan harus selalu diperhatikan”

IUJP sebagai Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan
Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bagian 1) bahwa dengan dicabutnya Permen ESDM No.24/2012, maka IUJP lah sebagai legalitas bagi para pelaku usaha yang ingin perusahaannya bergerak di bidang jasa pertambangan.

Dalam Permen ESDM No.34/2017 jelas menegaskan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa:

“Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.”

IUJP ini diberikan oleh Menteri apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan diseluruh wilayah Indonesia. Apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi, maka IUJP diberikan oleh Gubernur. Sedangkan untuk badan usaha swasta dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetap diberikan oleh Menteri. Sebab Gubernur wajib dalam Pasal 19 Permen ESDM No.34/2017 disebutkan untuk menyerahkan dokumen IUJP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUJP-nya.

Pemberian IUJP ini didasarkan pada permohonan dari Badan Usaha dalam hal ini Perusahaan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan. Lalu, bagaimana, proses permohonan IUJP dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa pertambangan?

Pertama, untuk proses pengajuan permohonan IUJP, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan. Selanjutnya petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

Apabila permohonan memenuhi persyaratan akan diberikan tanda terima permohonan kepada perusahaan, dan diteruskan kepada evaluator untuk dievaluasi. Sebaliknya, jika   terdapat kekurangan atau belum lengkap, maka permohonan ditolak. Untuk permohonan yang ditolak atau tidak diterima akan dikembalikan kepada perusahaan dengan catatan yang sesuai dengan hasil verifikasi.

Perusahaan dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
Kedua, persyaratan IUJP, seperti dijelaskan bahwa IUJP hanya dapat diproses apabila memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis, persyaratan administrasi, seperti:

  1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap perusahaan asli);
  2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jajaran direksi (sesuai dalam akta);
  4. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan di stempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
  5. Surat keterangan domisili;
  6. Data kontak resmi perusahaan;
  7. Softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk Compact Disc.

Sedangkan persyaratan teknis, terdiri dari daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi:

  1. Nama tenaga ahli;
  2. Latar belakang tenaga ahli;
  3. Keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;
  4. KTP/ Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan);
  5. Ijazah (dokumen dilampirkan);
  6. Curriculum Vitae (dokumen dilampirkan); dan
  7. Surat pernyataan tenaga ahli

Selain itu, ada juga daftar peralatan, dibuat dalam bentuk table yang meliputi, jenis, jumlah, kondisi, status kepemilikan, dan lokasi keberadaan alat dalam hal ini apabila perusahaan belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki peralatan.

Dengan dipenuhinya persyaratan maka IUJP diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap kali perpanjangan.

Kewajiban dan larangan bagi Perusahaan Jasa Pertambangan
Selain pemenuhan legalitas IUJP sebai izin usaha Perusahaan jasa pertambangan, maka dalam Permen ESDM No.34/2017, juga mengatur hal apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan jasa petambangan selaku pemegang IUJP, antara lain:

  1. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Terhadap kewajiban menyusun dan menyampaikan rencana kerja tersebut, maka akan dikeluarkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya yang diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha dari periode tahun sebelumnya.
  2. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu, mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan, dan memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta tenaga kerja lokal; dan
  4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui kepala teknik tambang.

Selain kewajiban tersebut diatas, bagi perusahaan pemegang IUJP dilarang memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, serta dilarang mengalihkan IUJP-nya kepada pihak lain.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ini akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian semoga artikel ini dapat bermanfaat.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan legalitas usaha pertambangan atau jasa pertambangan perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :
Iskandar DP, SH/ Ali Imron, S.H.I

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search