SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA TERJADI TINDAK PIDANA KORPORASI?

 In Pidana

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.”

Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi (“Perma No. 13/2016”). (Baca juga: Simak! Begini Tahapan Penanganan Tindak Pidana Korporasi). Salah satu pokok bahasan dalam Perma No. 13/2016 adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

Dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 berbunyi:

“(1)Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus;
(3)Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

  1. Korporasi atau Pengurus; atau
  2. Korporasi dan Pengurus
  3. Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dengan demikian dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya korporasi, tetapi dapat juga Pengurus atau pihak lain, seperti: pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Karena pada dasarnya, korporasi merupakan suatu subyek hukum yang secara fisik tidak ada dan memerlukan bantuan manusia nyata untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan korporasi.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris. Sementara itu,  dalam Pasal 1 Angka 10 Perma No. 13/2016 menerangkan bahwa:

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas,  pihak-pihak  yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi adalah:

  1. Hanya korporasi saja, tetapi hal ini biasanya pada tuntutan secara perdata;
  2. Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) secara pribadi dan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korporasi;
  3. Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) bersama-sama korporasi.

Demikian semoga bermanfaat.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan atas perkara tindak pidana korporasi yang anda hadapi. Silakan menghubungi kami melalui:

E : ask@bplawyers.co.id
H : +62 821 1000 4741

Author :

Dalmy Nasution, S.H. /Ali Imron, S.H.I.

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search