TAHAPAN PELAKSANAAN REHABILITASI MENURUT HUKUM ACARA YANG BERLAKU

 In Pidana

“Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dalam suatu diskusi yang pernah kami lakukan, ada yang bertanya bahwa “Bagaimana tahapan untuk mendapatkan rehabilitasi dalam hukum?”. Pertanyaan ini menunjukan bahwa memang saat ini, tidak semua orang dapat memahami apa yang dimaksud dengan rehabilitasi. Selain itu, proses serta tahapan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan rehabilitasi bagi seseorang terhadap suatu peristiwa hukum.

Sebelumnya, perlu kita simak tentang pengertian rehabilitasi, seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pada Pasal 1 angka 23 disebutkan rehabilitasi adalah:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”.

Selanjutnya, ketentuan mengenai rehabilitasi dapat ditemui pada Pasal 97 KUHAP yang menyebutkan:

  1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Dari pengaturan diatas, terlihat bahwa alasan untuk dapat mengajukan rehabilitasi bisa untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan sebab pada Pasal 97 ayat (1)  di atas menunjukan bahwa apabila seseorang yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Artinya, perkara rehabilitasi ini diberikan karena adanya putusan pengadilan.

Sebaliknya, untuk perkara yang belum diajukan ke pengadilan apakah bisa adanya rehabilitasi? Iya bisa, dalam hal ini, apabila terbukti bahwa seorang tersangka, berdasarkan alasan bahwa telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 97 Ayat (3) KUHAP), maka permintaan rehabilitasi diajukan dan diputuskan oleh hakim pra-peradilan dan keputusannya dengan demikian berbentuk penetapan.

Tahapan pemeriksaan rehabilitasi selain diatur dalam Pasal 97 KUHAP juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), yaitu:

  1. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara ex officio mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantumkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP).
  2. Dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).
  3. Petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No.27/1983).

Selain itu, amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harat serta martabatnya”. Begitu juga halnya dengan amar penetapan dari pra peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Pasal 15 PP N0.27/1983 juga mengatur bahwa terkait isi putusan atau penetapan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan

Demikian, semoga artikel ini bermanfaat.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik untuk upaya rehabilitasi atas suatu peristiwa hukum yang anda hadapi. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Iskandar D.P., S.H.

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search