MENENTUKAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERJANJIAN

 In Arbitrase

Jika ada pertentangan antara klausula arbitrase dan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dalam satu perjanjian, mana yang berlaku?

Dalam suatu perjanjian kerjasama mengenai kerjasama pembangunan apartemen, kami menemukan adanya klausula arbitrase dan klausula penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sekaligus. Kedua pihak sama-sama sepakat memilih jalur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa, tapi juga sekaligus sama-sama menunjuk Pengadilan Negeri Kota Semarang sebagai pilihan domisili hukum mereka.

Lalu, siapa berwenang menangani jika ada sengketa di antara keduanya? Apakah BANI atau Pengadilan Negeri Kota Semarang?

Kedudukan Arbitrase

Arbitrase sejatinya bukan institusi baru di negeri ini. Kedudukan Arbirtase di dalam sistem hukum di Indonesia sudah diakui sejak masa kolonial Belanda. Buktinya ada pengaturan Pasal 377 HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) dan Pasal 705 RBG (Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) serta Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV (Reglemen Acara Perdata) yang eksplisit mengakui eksistensi arbitrase ini. Termutakhir adalah pengaturan di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Pengertian Arbitrase sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari definisi di atas, jelas terlihat adanya pemisahan yang tegas bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Sesuatu yang sudah tegas berbeda semestinya tak boleh lagi dicampuradukkan.

Yurisdiksi absolut Arbitrase

Ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase bahkan lebih tegas lagi menyebutkan kedudukan arbitrase ini. Yaitu pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Lebih jauh ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase makin menegaskan absolutnya yurisdiksi arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana asas Lex Specialis derogate legi generalis. Sehingga, ketentuan UU Arbitrase yang berlaku.

Lebih jauh, UU Arbitrase bahkan ‘memerintahkan’ pengadilan untuk menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Kecuali dalam hal tertentu yang sudah ditetapkan dalam UU Arbitrase.  Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase.  

Dari beberapa ketentuan yang terdapat pada UU Arbitrase di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui arbitrase yang harus dikedepankan jika dalam suatu kontrak terdapat klausula arbitrase dan klausula pilihan domisili hukum sekaligus.

Hal ini diperkuat dengan beberapa yurisprudensi yang menegaskan yurisdiksi absolut arbitrase lahir dari klausul arbitrase dalam suatu kontrak. Yaitu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 225 K/Sip/1976 dan Putusan MA No 3179 K/Pdt/1984 serta Putusan Mahkamah Agung  No. 224 K/SIP/1981.
Yahya Harahap di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata juga menyatakan, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan masuk dalam yurisdiksi pengadilan negeri, namun haknya pengadilan mengadili sengketa itu disingkirkan oleh klausul arbitrase.

Kami dapat membantu anda dalam menyelesaikan perkara arbitrase secara efektif. Jika anda ingin berkonsultai lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui e-mail ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Author :

Imam Hadi Wibowo/Bimo Prasetio

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search