PERMA SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERTEGAS KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA

 In Korporasi

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang disahkan pada 22 Desember 2016 lalu.

Sebenarnya PERMA ini sudah ditunggu pembentukannya sejak lama sebagai pelengkap dari berlakunnya PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Alasan terbentuknya diawali dari kekhawatiran Asosisasi Pengacara Indonesia (APSI).

Bila terjadinya kekososongan hukum acara, penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syariah masih tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang biasa di lingkungan peradilan negeri. Walaupun sengketa ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, namun dalam penggunaanya masih berkiblat pada sistem hukum peninggalan kolonial Belanda, seperti HIR (Het Herzeine Indlandsche Reglement), R.Bg (Rechts Reglement Buitengewesten), dan Rv (Reglement of de Rechtsvordering).

Adanya PERMA ini juga berdampak pada implementasi Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap meluasnya kewenangan Pengadilan Agama akibat berkembangnya ekonomi syariah. Seperti, penyelesaian perkara ekonomi syariah dapat dilakukan melalui hukum acara biasa atau dalam bentuk gugatan sederhana (small claim court) baik secara lisan maupun tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 PERMA Sengketa Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa “perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa”. Ini adalah substansi yang paling penting dari terbitnya PERMA ini.

Hal lainnya disebutkan pula, PERMA ini juga mengatur pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya yang mempertegas kewenangan pengadilan agama sehingga sudah tidak terjadi lagi dualisme pelaksanaan putusan dan pembatalan arbitrase syariah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hal ini termuat dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA Sengketa Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa “pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Namun, tata cara pelaksanaan putusan putusan arbitrase syariah tetap mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tak hanya itu, dalam PERMA ini mengatur juga kewenangan Pengadilan Agama yang menangani urusan eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Hal ini ini dapat diperjelas dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Sengketa Ekonomi Syariah, yaitu “pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia yang berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

PERMA ini juga mengakomodir layanan teknologi informasi seperti pendaftaran gugatan dan pembuktian terutama dalam pemeriksaan ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dan 11 PERMA Sengketa Ekonomi Syariah. Pasal 4 diatas menyebutkan bahwa “penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.” Dan Pasal 11 menyatakan bahwa “Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.”

Lebih jauh, PERMA ini juga menverifikasi hakim yang dapat memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah, misalnya harus bersertifikasi hakim ekonomi syariah, atau seminimal mungkin hakim agama yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengacara spesialis ekonomi syariah dari BP Lawyers dapat membantu anda. Segera menghubungi kami: ask@bplawyers.co.id atau HP: +62821 1000 4741

Recent Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search