Pertimbangan MK Dalam Membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase

 In Arbitrase

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi tonggak terjadinya perubahan dinamika perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui putusannya No.15/PUU-XII/2014, MK telah memberikan angin segar bagi para pencari keadilan, yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999“) secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Walaupun dimungkinkan untuk dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase, namun bagi sebagian pihak ataupun praktisi hukum menganggap permohonan pembatalan yang telah ditetapkan secara limitatif yang mengharuskan adanya unsur dugaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 UU No. 30/1999 setidaknya diduga mengandung unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:

  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Syarat limitatif yang ditetapkan pasal 70 tersebut sangat sulit untuk diterapkan atau menjadi tidak dapat dioperasionalkan karena adanya syarat yang ditentukan lain dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 yang selengkapnya berbunyi:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Penjelasan tersebut yang kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon yang mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 beranggapan Frase harus sudah dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam Penjelasan Pasal 70, telah meniadakan keberlakuan unsur dugaan yang terdapat dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Hal ini justru menimbulkan norma baru yang tidak konsisten. Karena penjelasan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembatalan putusan dimungkinkan apabila putusan yang diduga mengandung unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Atas dasar alasan permohonan pengujian penjelasan 70 UU 30/1999 diajukan, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian penjelasan 70 tersebut. Menarik kita cermati pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengujian tersebut. Berikut penulis sarikan pertimbangan hakim tersebut.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

  1. Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 Telah Mengubah Norma Pasal Menjadi Norma Baru

Menurut Mahkamah Konstitusi maksud yang terkandung dalam bunyi Pasal 70 UU No. 30/1999 sudah cukup jelas (Expressis Verbis) sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadi persoalan menurut Mahkamah konstitusi adalah penjelasan terhadap Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut menimbulkan norma baru meniadakan keberlakuan pasal 70 UU No. 30/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Frase diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, arpiori. Artinya permohonan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase.

Sedangkan, Adanya frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadikan kata diduga menjadi kehilangan makna dan justru menimbulkan makna baru. Menurut Mahkamah konstitusi frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” pengetahuan yang tidak lagi bersifat bersifat hipotesis, subjektif, sepihak dan apriori karena telah di verifikasi melalui pembuktian. Sehingga dalam hal ini mahkamah berkesimpulan bahwa penjelasan pasal 70 UU No. 30/1999 mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan sehingga terbukti menurut hukum hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

  1. Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 Menjadikan Multi Tafsir

Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 70 UU No. 30/1999 sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan. Yang menjadikan multitafasir justru ketika dihadapkan dalam penjelasan pasal 70 tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat kemungkinan terjadinya multitafsir setidaknya sebagai berikut:

  1. Apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pembatalan atau
  2. Apakah Alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan

Dualisme Penafsiran

Dari penjelasan pasal tersebut menimbulkan multitafsir sebagai berikut:

  1. Apakah sebelum mengajukan permohonan pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut kepada pengadilan untuk memperoleh putusan dan alasan yang telah diputuskan tersebut dijadikan untuk syarat untuk menjadikan untuk pengajuan pembatalan; atau
  2. Alasan yang masih dugaan harus dibuktikan dalam pembuktian permohonan di pengadilan di tempat pengajuan permohonan pembatalan. Sehingga hal tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada proses penyelesaian yang akan memakan waktu lebih lama sehingga tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat.

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 71 UU No. 30/1999 yang menyatakan “Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Jika adanya demikian maka dapat dipastikan secara praktik jangka waktu 30 hari tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Penjelasan pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase menjadi lebih terbuka untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan “Pasal 70 UU No. 30/1999” tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.

Apa yang bisa dilakukan BP Lawyers:

Kami bisa membantu anda dalam menganalisa apakah putusan arbitrase mengandung unsur-unsur untuk dapat diajukan pembatalan. Di samping itu, kami juga dapat membantu anda dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Apabila anda ingin berkonsultasi dengan kami, silahkan hubungi :

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

 

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search