Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustadz Yusuf Mansur

 In Investasi

“Melanggar hukum itu harus jelas norma yang dilanggar. Sebelum mendalilkan ada baiknya ditelisik dulu faktanya.”

Bisnis Patungan Usaha (PU) Ustaz Yusuf Mansur kini jadi sorotan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh sang ustaz yang dikenal dengan ajakan sedekah ini.

Sebelum masuk dalam radar OJK, bisnis PU ini sempat diulas oleh salah satu majalah online, yang menurut saya menggiring pada opini bahwa PU ini merupakan suatu bentuk investasi yang harus mengantongi izin dari OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada pihak non-lembaga negara yang sudah terang-terangan men-claim bisnis PU Ustadz Yusuf Mansur ini ilegal.

Namun, sebelum menyelam lebih jauh tentang isu pelanggaran hukum, dan tudingan yang tidak berdasar, ada baiknya kita kupas dahulu untuk tahu dagingnya, daripada sekedar makan kulit kan.

Gerakan Patungan Usaha

Ustadz YM (begitu beliau biasa disapa), memulai ajakan bergabung dengan PU melalui akun twitter nya (@Yusuf_Mansur) dengan visi untuk membangun ekonomi bangsa Indonesia dengan basis umat.  Beliau meyakini, dengan kekuatan ekonomi berjamaah, maka dapat “membeli kembali Indonesia” dari cengkeraman asing.

Peserta dapat berpartisipasi dengan menyetorkan uang sebesar Rp 1 atau 2 juta. Berjalannya waktu, nilai keikutsertaan ditingkatkan hingga Rp 12juta/peserta. Dan dalam waktu 2 minggu terkumpul Rp 800 juta. Bahkan tidak sampai setahun sudah mencapai Rp 24 Milyar. Padahal awal ketika menggulirkan ajakan ini, belum terbayang akan diapakan uang yang terkumpul. Wow!

Setelah itu, Sang Ustadz memutuskan untuk menggunakan dana patungan itu untuk membeli properti di dekat bandara Soekarno-Hatta, yang diproyeksikan sebagai Hotel bagi jamaah Haji dan Umroh. Ustadz YM menilai, para tamu Allah ini musti disediakan tempat yang lebih proper, ketimbang “keleleran” di bandara. Dan dimulailah, perjalanan bisnis PU ini.

Menyadari keterbatasannya dalam bisnis, maka diundanglah beberapa pengelola hotel, dan akhirnya pengelola hotel Horison yang akan diajak kerjasama sebagai operator pengelola hotel.

Dari perhitungan YM dengan Hotel Horison, diperkirakan dapat memberikan bagi hasil hingga 8% kepada peserta PU nantinya. Dan jika ada kelebihan, maka kelebihan itu yang akan disedekahkan ke pesantren di Indonesia. Sampai disini, tidak ada masalah yang timbul. Rencana pembangunan terus berjalan, peserta PU pun semakin bertambah.

Kerjasama Usaha PU dalam kacamata Perdata

Dari sekian banyak orang yang menjadi peserta PU, ternyata tidak seluruhnya memiliki niat yang sama sebagai investasi bisnis, beberapa mendonasikan sebagai investasi di akhirat dengan tujuan bersedekah (infak), wakaf atau zakat. Apalagi ketika tertulis penyetornya adalah Hamba Allah.

Jika dilihat dari bentuk kerjasama usaha sang ustaz ini, lebih mendekati pola Mudharabah. Menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dari konsep ini, Ustadz YM secara pribadi sebagai pengelola (mudharib) dan peserta PU sebagai pemilik modal. Kelebihan PU ini adalah, dengan dana sebesar Rp 12 juta, keinginan kita untuk memiliki bagian dalam suatu bisnis hotel menjadi terwakili oleh Ustadz YM sebagai pengelola dana usaha.

Dengan nilai bagi hasil dari keutnungan hingga 8% tadi, itu merupakan nisbah yang ditentukan dalam akad. Dan proyek Hotel inilah yang menjadi objek dari kesepakatan kerjasama usaha bisnis PU. Perlu diingat dalam sistem syariah, Mudharabah diartikan sebagai prinsip profit-loss sharing, artinya, pembagian keuntungan tentu diberikan apabila tercapai keuntungan dalam kegiatan usaha. Dan pembagian beban kerugian terhadap investor (jika terjadi kerugian) adalah sebesar nilai investasi nya saja, selebihnya menjadi tanggung jawab pengelola.

Dari perspektif hukum perdata, jika dianalisis dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat diuraikan:

  1. Adanya kesepakatan antara peserta PU dengan Ustaz YM (secara pribadi);
  2. Para pihak dalam kerjasama usaha PU ini harus cakap hukum;
  3. Proyek Hotel sebagai objek perjanjian kerjasama usaha
  4. Kerjasama usaha di bidang hotel ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perlu diingat, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan secara lisan pun sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dapat dibuktikan. Dari sudut pandang ini, maka kerjasama usaha PU merupakan perikatan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.  Dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, “Kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak”. Sehingga semua pihak di luar para pihak yang membuat kesepakatan harus menghormatinya.

Sebagaimana diberitakan, tidak ada investor yang mengajukan tuntutan terhadap Ustaz YM, karena objek perjanjian ini sudah jelas, berupa bangunan hotel dan apartemen. Pembelian properti dimaksud menjadi salah satu indikator bahwa bisnis ini bukan seperti skema ponzi yang ternyata investasi bodong, dan alhasil dari perdata jadi pidana. Lalu kenapa investasi PU ini kemudian dinilai melanggar hukum atau ilegal?

Penawaran Umum melalui Website (?)

Persoalan kemudian timbul ketika Sang Ustaz meluncurkan situs www.patunganusaha.com (yang kini sedang di-non aktif-kan sementara). Dalam situs itu disebutkan informasi tentang latar belakang PU, rencana pengembangan PU, data peserta dan nilai bagi hasil yang diterima oleh peserta dari nilai keuntungan dari bisnis PU.

Pengumuman tentang gerakan PU inilah yang dinilai oleh OJK sebagai penawaran umum. Menurut anggota Dewan Komisioner bidang Pasar Modal OJK, Nurhaida, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU tentang Pasar Modal, setiap penawaran umum dapat dilakukan setelah ada pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran oleh yang bersangkutan.

Ia menyebutkan, penghimpunan dana melalui penawaran umum merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat kepada 100 orang lebih, atau dibeli oleh 50 orang lebih. “Pengumuman melalui website, media massa dan lainnya juga merupakan penawaran umum,” kata Nurhaida.

Penawaran Umum Dalam Kerangka Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”), khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan suatu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pendapat dari OJK tersebut tentunya tidak lepas dari penjelasan dari Pasal 1 ayat (15) UUPM, yang menjelaskan bahwa:

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

  1. Penawaran umum merupakan kegiatan Penawaran Efek;
  2. Penawaran tersebut dilakukan oleh Emiten;
  3. Objek yang diperdagangkan berupa efek;
  4. Dilakukan kepada Masyarakat Luas.

Atas penjelasan di atas dan merujuk pada  skema Patungan Usaha, dapat dipahami pada dasarnya Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan Penawaran Umum karena tidak dilakukan oleh Emiten dan tidak memperdagangkan efek.

Namun demikian, secara jelas dan prinsip dasar dari UUPM maupun kualifikasi dari Patungan Usaha, terdapat perbedaan, yaitu:

  1. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa Saham/Efek;
  2. Objek/produk dalam Patungan Usaha oleh UYM bukan berupa produk finansial;
  3. Kegiatan publikasi yang dilakukan merupakan pengumuman sebagai langkah transparansi dan bukan merupakan penawaran umum sifatnya maupun prinsipnya;
  4. Gerakan Patungan Usaha bukan merupakan kegiatan jasa keuangan;
  5. Gerakan Patungan Usaha memberikan konsep bagi hasil yang didasarkan dengan prinsip syari’ah (mudharabah).

Idealnya Berbadan Hukum

Disamping itu, OJK menyarankan agar Patungan Usaha dibuat dalam bentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (“PT”). Karenanya, berangkat dari dana yang didapat oleh Patungan Usaha berasal dari beberapa Pihak, maka merujuk pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan juga Pasal 1 ayat (22) UUPM, menyatakan bahwa:

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam skema PU, kegiatan usaha dilakukan di dengan Ustaz YM secara pribadi. Memang suatu bisnis dapat dilakukan oleh individu secara pribadi, tidak harus berbadan hukum. Namun harus diperhatikan juga mengenai karakter badan usaha dalam mengelola suatu bisnis.

Karakter PT sebagai entitas bisnis memiliki beberapa kelebihan dalam suatu kegiatan usaha, dipandang dari sisi pertanggungjawaban dan good corporate governance. PT sebagai badan hukum merupakan subjek yang terpisah dengan pendirinya dan juga memiliki pemisahan harta dan tanggungjawab dengan pendirinya. Artinya, kekayaan dan tanggungjawab PT terpisah dari sang pendiri. Publik tentu akan menilai bisnis investasi PU ini akan lebih bonafid jika dikelola oleh suatu PT, dimana Ustaz YM terlibat di dalamnya.

Tugas dan Pengawasan OJK

Di sisi lain, media seharusnya tidak lantas menuding OJK kecolongan karena tidak mengawasi perkembangan investasi PU oleh Ustaz YM. Karena sejatinya, Patungan Usaha belum menjadi bagian dari tugas pengawasan OJK jika belum menjadi perusahaan publik dan juga tidak ada pengaduan dari amsyarakat terhadap bisnis PU tersebut.

Merujuk pada tugas OJK yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan:

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a)        kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b)        kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c)         kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Dari uraian di atas, terlihat gerakan PU bukan merupakan Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya .

Jika kegiatan Patungan Usaha dinilai sebagai Lembaga Jasa Keuangan karena mengumpulkan dana di masyarakat, maka harus dicermati dahulu Pasal 1 ayat (10), menjelaskan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun tindakan OJK yang telah memberikan edukasi dan juga pengarahan kepada ustaz Yusuf Mansur ini patut diapresiasi. Dengan demikian, publik menjadi lebih awas dan juga melek hukum.

Penyempurnaan PU

Dapat dipahami, apa yang dilakukan UYM melalui Patungan Usaha dibangun dari paradigma dasar bahwa untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah), dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga menimbulkan dan memberi manfaat kepada sesama.

Sebagaimana diberitakan, bisnis PU ini disarankan oleh OJK untuk menjadi perusahaan publik. Dalam hal Gerakan Patungan Usaha akan bertransformasi menjadi Perusahaan Publik sebagai mana saran dari OJK, maka persyratan yang harus dipenuhi haruslah merujuk pada ketentuan Peraturan OJK IX.A.1 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan IX.B.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.

Kasus serupa pernah ditempuh oleh Cipaganti, yang sebelumnya melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui koperasi, yang kemudian melepas 40% sahamnya kepada publik. Beberapa kelebihan menjadi perusahaan yang Go public adalah:

  1. Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak  modal yang diterima perusahaan dari investor luar.
  2. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.
  3. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.
  4. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.
  5. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.

Sebagai saran dan masukan, niat baik dan juga prinsip kerjasama secara syariah tentunya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dari bisnis investasi Patungan Usaha agar lebih memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Penyempurnaan dimaksud antara lain perlu dilakukan terhadap pemilihan badan hukum sebagai entitas bisnis, bentuk kerjasama investasi, akad dan pendokumentasiannya, agar diperhatikan tidak hanya dari sisi materiil saja, namun juga secara formil.

Wasalam,

Bimo Prasetio

Informasi selengkapnya silahkan hubungi kami :

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search